"Kita Saling Membutuhkan" Malaysia Khawatirkan Moratorium Pengiriman TKI

Cemaskan Moratorium Pengiriman TKI

Berita Today- Malaysia melancarkan misi diplo­matik untuk membujuk Indonesia mem­batalkan moratorium pengiriman TKI menyusul kematian Adelina. Namun Undang-undang Ketenagakerjaan di negeri jiran lebih melindungi majikan ketimbang buruh migran.

Menyusul ancaman moratorium pe­ngi­­riman tenaga kerja Indonesia, Menteri Dalam Negeri Malaysia Datuk Seri Ahmad Zahid Hamid mengutus duta besar di Jakarta untuk bertemu dengan Menteri Tenaga Kerja Hanif Dakhiri. Dia ditugaskan untuk "meya­kinkan pemerintah Jakarta atas ke­pentingan dan komitmen kami untuk mem­pertahankan hubungan bilateral yang baik," kata Ahmad Zahid.

"Karena kita, Malaysia dan Indonesia, saling membutuhkan satu sama lain," imbuhnya. "Kami tidak pernah dan tidak akan melindungi atau menu­tup-nutupi perilaku individu yang bertanggungjawab atas penganiayaan itu."

Ahmad Zahid menekankan kedua pihak harus memperbaharui Nota Kesepahaman yang dibuat tahun 2016 perihal tenaga kerja migran.

Sementara itu Menteri Pember­dayaan Perempuan, Keluarga dan Komunitas Datuk Seri Rohani Abdul Karim, berjanji pihaknya akan memper­kuat layanan anonim bagi kor­ban penganiayaan di kalangan tenaga kerja migran. Layanan tersebut antara lain berupa telepon aduan, rumah inap untuk korban dan penyuluhan bagi keluarga majikan.

"Ini adalah isu serius dan harus ditang­gulangi agar tidak terjadi lagi di kemudian hari," kata dia. "Kami di kementerian akan bekerja sama dengan semua pihak yang berkaitan."

Sejauh ini kepolisian Malaysia sudah memperpanjang masa penahanan bagi tiga tersangka, yakni kedua majikan yang berusia 36 dan 39 tahun, serta ibu keduanya yang berusia 60 tahun. Polisi dan kejaksaan menyiapkan dakwaan pembunuhan dalam kasus kematian Adelina.

Dalam sebuah editorial untuk harian Malaymail, aktivis kemanusiaan Malaysia, Azrul Mohd Khalib, menulis betapa "kasus Adelina menggaris­bawahi dinamika dunia tenaga kerja domestik yang sangat tidak adil dan eksploitatif di negeri ini. Beberapa di antara kita benar-benar meyakini perla­kuan semacam itu bisa ditolerir karena kita membayar mereka," tulisnya.

Malaysia sejak lama dikritik lantaran Undang-undang Ketenagakerjaan dianggap lebih melindungi majikan ketimbang buruh domestik. Menurut Mohd Khalib akibat regulasi yang berat sebelah, nasib dan situasi kerja TKI "banyak bergantung pada kemu­rahan hati dan kebaikan majikan."